Era Reformasi
Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai sejak akhir tahun 1990-an, telah membawa dampak perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang turut mengalami perubahan adalah bidang keimigrasian, di mana pembaruan kebijakan serta tata kelola dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika baru di tingkat nasional dan global.
Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabel terus didengungkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.
Imigrasi berkomitmen membangun kepercayaan publik melalui inovasi digital yang memberikan pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah progresif dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan imigran. Langkah ini bertujuan untuk menjamin hak-hak imigran yang sah dan memastikan mereka diperlakukan secara adil serta manusiawi. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi:
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perlakuan yang layak bagi para imigran, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai salah satu negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia aktif dalam menjalin kerja sama regional dan internasional untuk mengelola isu-isu terkait imigrasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:
Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas regional serta melindungi hak-hak imigran secara global.
Dalam upaya mendukung keterbukaan terhadap dunia internasional, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah langkah strategis untuk mempermudah proses perjalanan internasional. Upaya ini meliputi pengurangan bahkan penghapusan kebijakan visa bagi beberapa negara tertentu, serta perluasan fasilitas pintu masuk dan jalur imigrasi di berbagai bandara internasional dan pelabuhan laut. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi melalui peningkatan konektivitas Indonesia dengan negara-negara sahabat.
Di samping upaya mempermudah akses perjalanan, pemerintah juga terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam keimigrasian. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, seperti kasus imigrasi ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan, serta kejahatan lintas negara lainnya. Pendekatan ini dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan penguatan sistem deteksi dini di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
Untuk mengimbangi kebutuhan global dan memastikan manajemen keimigrasian yang efektif, pemerintah telah menginvestasikan sumber daya pada pembangunan infrastruktur dan teknologi imigrasi yang modern. Salah satu implementasi utamanya adalah penerapan sistem identifikasi biometrik, seperti sidik jari dan pemindaian wajah, guna memverifikasi dan memantau data pelaku perjalanan internasional secara lebih akurat. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses imigrasi, tetapi juga memperkuat aspek keamanan nasional dalam mengelola lalu lintas manusia yang masuk dan keluar dari Indonesia.
