Visi
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum
Visi sebuah kantor imigrasi pada hakikatnya adalah kompas moral dan strategis yang mengarahkan seluruh kebijakan dan operasional lembaga. Visi ini melampaui sekadar pernyataan formal, ia menjadi jiwa yang merangkum cita-cita tertinggi dalam pelayanan keimigrasian.
Visi “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” yang diusung oleh Kantor Imigrasi merupakan sebuah fondasi filosofis yang mengubah paradigma pelayanan publik. Visi ini adalah janji bahwa setiap individu, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), yang berinteraksi dengan sistem keimigrasian akan mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan dapat diprediksi. “Kepastian Hukum” di sini bermakna tidak ada lagi ruang untuk ambiguitas, proses yang berbelit-belit, atau keputusan yang sewenang-wenang. Setiap prosedur, persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya layanan dijelaskan secara gamblang, sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban dan memperoleh hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku secara jelas dan terukur.
Bagi Warga Negara Indonesia, visi ini terwujud dalam pelayanan paspor dan dokumen perjalanan lainnya. Kepastian hukum berarti seorang pemohon paspor tahu persis dokumen apa yang harus disiapkan, berapa biaya resmi yang harus dibayarkan, dan kapan paspor tersebut akan selesai. Hal ini secara langsung menghilangkan ketidakpastian yang dapat membuka celah bagi praktik percaloan dan pungutan liar. Lebih jauh lagi, kepastian ini memberikan jaminan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri, menegaskan bahwa status kewarganegaraan mereka diakui dan dilindungi oleh negara melalui dokumen keimigrasian yang sah.
Sementara itu, bagi Warga Negara Asing, kepastian hukum adalah pilar utama yang menopang kepercayaan mereka terhadap Indonesia. Seorang investor asing membutuhkan kepastian mengenai proses pengurusan izin tinggal agar dapat merencanakan investasinya dengan baik. Seorang tenaga ahli memerlukan kejelasan mengenai visa kerja mereka, dan seorang wisatawan mendambakan proses pemeriksaan di perbatasan yang lugas dan efisien. Di sisi lain, kepastian hukum juga berlaku dalam aspek penegakan hukum; setiap pelanggaran keimigrasian akan ditindak berdasarkan aturan yang jelas, bukan atas dasar subjektivitas, sehingga menciptakan rasa keadilan dan kewibawaan negara di mata dunia.
Pada akhirnya, visi “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” bertujuan untuk mentransformasi Kantor Imigrasi dari institusi yang mungkin terkesan birokratis menjadi lembaga pelayan publik yang profesional dan akuntabel. Dengan tercapainya visi ini, kepercayaan publik akan meningkat, iklim investasi dan pariwisata menjadi lebih kondusif, serta martabat negara di kancah internasional semakin kokoh. Visi ini adalah komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dalam setiap helaan napas pelayanan keimigrasian, memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian, bukan keraguan.
