Janji Menkumham: Terbukti Pungli, LANGSUNG PECAT!!

Di tengah maraknya pemberitaan mengenai pembebasan Napi dan Isu pemalakan terhadap warga binaan terkait kebijakan pembebasan warga binaan dalam penanganan wabah Covid 19, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly merilis beberapa pernyataan sebagai klarifikasi.

5 instruksi saya ke jajaran internal pemasyarakatan sangat jelas. Jadi, instruksi ini harus dipahami dan dilakukan. Jika tidak, saya sudah instruksikan kepada PLT Dirjen Pas Bapak Nugroho untuk mencopot pelaku dari jabatannya.
Jika instruksi sudah terang benderang, tapi masih ada yang hendak bermain, silahkan sampaikan kepada saya bisa lewat Fb ini. Sebutkan nama petugas, tempat Lapas/Rutan. Saya pastikan semua ditindak.

#YasonnaHLaoly

bagi yang blm follow fanpage FB pak @yasonna.laoly silahkan klik link :

https://www.facebook.com/yhlaoly17 jam

Rilisan ini menyusuli banyaknya isu terkait dengan pemalakan terhadap para warga binaan yang gencar bergulir di jagad maya belakangan ini.

Lebih lanjut lagi, Menkumham melalui kanal resmi Kemenkumham RI, memberikan rilisan tambahan mengenai data statistik terkait pembebasan narapidana di berbagai negara. Hal ini dirasa sangat penting untuk di rilis mengingat wacana wacana yang bergulir di masyarakat mulai tidak terkendali dan menjadi liar.

diperjelas dalam infograsi tersebut:

Yasonna: Instruksi Saya Jelas, Terbukti Pungli Langsung Pecat
.
Jakarta – Menkumham Yasonna H. Laoly berjanji akan menindak tegas oknum yang melakukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjalani asimilasi dan integrasi sesuai Permenkumham 10 Tahun 2020. .
Yasonna meminta masyarakat berani melaporkan oknum nakal tersebut kepadanya melalui berbagai saluran yang tersedia, atau melalui jajaran di Ditjen Pemasyarakatan untuk memudahkan proses penindakan. Dia menjamin data pelapor akan dirahasiakan.
.
“Instruksi saya jelas, terbukti pungli saya pecat. Instruksi ini sudah saya sampaikan secara langsung lewat video conference kepada seluruh Kakanwil, Kadivpas, Kalapas, dan Karutan ” ujar Yasonna, melalui keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).
.
Yasonna menegaskan, Kemenkumham sudah melakukan investigasi dan menerjunkan tim ke daerah untuk menelusuri dugaan pungli tersebut.
.
“Namun investigasi belum menemukan adanya pungli. Kalau ada yang tahu, tolong laporkan. Supaya mudah, silakan sampaikan lewat pesan di Instagram dan Facebook fan page saya,” kata Yasonna.
.
Sebelumnya, Yasonna sudah memberikan lima instruksi terkait pengeluaran WBP yang menjalani asimilasi dan integrasi.
.
Pertama, tidak boleh ada pungutan liar, karena prosesnya gratis.
.
Instruksi kedua, proses pengeluaran WBP asimilasi dan integrasi tidak boleh dipersulit. Mereka yang menjalani program ini adalah WBP yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman, tidak menjalani subsider, bukan napi korupsi atau bandar narkoba atau kasus terorisme, berkelakuan baik selama dalam tahanan, dan ada jaminan dari keluarga.
.
“Instruksi ketiga adalah memastikan WBP memiliki rumah asimilasi yang jelas untuk memudahkan pengawasan dan program berjalan dengan baik,” ungkap Yasonna.
.
Keempat, seluruh warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi tetap dibina dan diawasi berkala karena datanya lengkap hingga alamat tinggal. Pengawasan dilakukan dengan koordinasi Kepolisian serta Kejaksaan.
.
“Instruksi kelima, warga binaan harus diedukasi oleh petugas pemasyarakatan agar terhindar dari Covid-19,” kata Yasonna.

Jadi sudah jelas di sini mengenai posisi Kemenkumham terkait kebijakan tersebut. Bagaiamana menurut pembaca yang budiman?

Silahkan berikan komentar dan mari kita berdiskusi.

Kunjungi kanal medsos resmi Imigrasi Pemalang di @imigrasipml (instagram) dan di kanim pemalang (facebook)