Keputusan Pembentukan

Kantor Imigrasi Pemalang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05.PR.07.04 tertanggal 25 September 2002, dan peresmian operasionalisasinya dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2003 oleh Direktur Jenderal Imigrasi, yaitu Dr. M. Iman Santoso SH., MH., MA. Pembentukan ini dilatarbelakangi oleh urgensi kebutuhan daerah di eks Keresidenan Pekalongan akan kegiatan keimigrasian di wilayahnya. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berdirinya Kantor Imigrasi Pemalang, sepanjang daerah Pantai Utara (Pantura) eks Keresidenen Pekalongan meliputi Kabupaten Brebes hingga Kabupaten Batang menjadi bagian dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Secara geografis saat itu menjadikan kendala tersendiri bagi para stakeholder keimigrasian yang harus menempuh darat selama ± 3-6 jam untuk menuju kota Semarang guna kepentingan keimigrasiannya antara lain berupa pengajuan permohonan Paspor RI, Izin Tinggal bagi warga negara asing, dan pemenuhan kewajiban oleh orang asing sebagaimana dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pelaporan perubahan alamat, status sipil, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Sebagaimana diketahui bahwa saat itu belum diimplementasikan kebijakan diperbolehkannya pengajuan permohonan Paspor RI di Kantor Imigrasi mana saja tanpa mengacu pada wilayah domisili, juga termasuk asas domisili bagi warga negara asing yang kebijakannya tetap diimplementasikan hingga saat ini.

Selain itu dari aspek pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian permasalahan geografis juga menjadikan kendala bagi Kantor Imigrasi Semarang dalam optimalisasi tugas pengawasan keimigrasian, diakibatkan begitu luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang hingga perbatasan dengan Jawa Barat. Proporsionalitas atau perbandingan jumlah personil pengawasan keimigrasian dan luas wilayah mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan yang pada akhirnya membuka ruang bagi peningkatan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan keimigrasian baik oleh warga negara Indonesia maupun orang asing.

Mendasarkan hal tersebut kemudian menjadikan urgensi pertimbangan untuk Kementerian Hukum dan HAM membentuk Kantor Imigrasi di wilayah eks Keresidenan Pekalongan. Proses usulan awal pembentukannya itu direncanakan untuk di daerah Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Alternatif lain pada saat Kabupaten Pemalang mengajukan usul untuk pembentukan Kantor Imigrasi di daerahnya. Akhirnya, setelah melakukan pengkajian cukup panjang dari aspek keimigrasian dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.PR.02.10-1644 tanggal 08 September 2003 perihal Kajian atas Usulan Pembukaan Kantor Imigrasi Baru dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maka direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Pemalang. Dan, setelah melewati pembahasan pada Deputi Kelembagaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), akhirnya pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Pemalang disetujui. Lebih lanjutnya Kementerian Hukum dan HAM (saat itu masih bernama Departemen Kehakiman dan HAM) menetapkan pembentukannya melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05.PR.07.04.

Dengan pembentukan Kantor Imigrasi di Pemalang yang membawahi wilayah kerja yang meliputi seluruh Kabupaten dan Kota eks Karesidenan Pekalongan, yaitu:

a. Kabupaten Brebes;

b. Kabupaten Tegal;

c. Kota Tegal;

d. Kabupaten Pemalang;

e. Kabupaten Pekalongan;

f.  Kota Pekalongan; dan

g. Kabupaten Batang.

Maka diharapkan mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik di bidang keimigrasian yang makin mendekatkan kepada masyarakat dan selain itu, terwujudnya optimalisasi capaian kinerja tugas pengawasan keimigrasian, yang mana penambahan Kantor Imigrasi di wilayah Pantura makin mendekatkan jangkauan georafis dalam pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan.

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dukungan baik moril maupun materiil seperti fasilitas Gedung Kantor dan fasilitas kerja lainnya kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten Pemalang dan kabupaten/kota sekitarnya eks Keresidenan Pekalongan.

Saat beroperasional awalnya, Kantor Imigrasi di Pemalang menempati sementara di gedung eks Kantor Dinas Transmigrasi yang berlamat di Jalan Brigjen Katamso No.15 Pemalang, yang berstatus pinjam kontrak. Dan, sejak tanggal 11 April 2008 dengan peresmiannya oleh Direktur Jenderal Imigrasi saat itu yaitu Drs. Basyir Ahmad Barmawi, Kantor Imigrasi Pemalang secara resmi berpindah ke gedung yang baru di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 110, Kecamatan Taman, Pemalang. Tanah yang menjadikan lokasi gedung saat ini merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Akivitas Keimigrasian Kantor Imigrasi Pemalang saat ini antara lain terfokus pada kegiatan pelayanan keimigrasian baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, pengawasan keimigrasian serta informasi keimigrasian. Secara keseluruhan Kantor Imigrasi Pemalang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Imigrasi, menjalankan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibidang:

a. dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian;

b. izin tinggal, status keimigrasian dan penelaahan kewarganegaraan;

c. intelejen keimigrasian;

d. penyidikan dan penindakan keimigrasian;

e. lintas batas dan kerja sama (luar negeri) keimigrasian; dan

f. sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Luasnya lingkup bidang tugas dan fungsi keimigrasian, mendorong Kantor Imigrasi Pemalang untuk makin mendekatkan kepada publik dan instansi terkait di kabupaten/kota di wilayah kerjanya. Utamanya untuk mengenalkan fungsi lain yang menjadi lingkup tugasnya selain pelayanan keimigrasian berupa pemberian Dokumen Perjalanan RI, lazim dikenal berupa Penerbitan Paspor RI, tetapi juga lainnya terkait dengan Izin Tinggal warga negara asing, status keimigrasian dan kewarganegaraan, intelijen keimigrasian, serta penyidikan dan penindakan keimigrasian.