Omnibus Law di Keimigrasian Indonesia, ada efeknya?

Lagi ramai dibahas mengenai Omni Bus Law yang dijadikan kambing hitam oleh berbagai pihak. Tapi apakah OmniBus Law yang setebal 1000 halaman ini ada pengaruhnya di ranah Imigrasi Indonesia? Ada dooong..

Dikutip dari https://www.kompasiana.com/ridwan-arifinjazz/5f7cfd8dd541df2de46961c2/disahkan-ini-8-poin-revisi-uu-keimigrasian-dalam-uu-cipta-kerja-omnibus-law, ternyata ada beberapa poin yang terkait dengan Imigrasi di Omni Bus Law ini. Ada 8 poin yang ada, yaitu:

  1. Visa Indonesia dapat berupa stiker visa atau visa elektronik dan dapat tidak diterbitkan di KBRI/KJRI (Pasal 1 angka 18). Izin Tinggal dapat berbentuk manual atau izin tinggal elektronik (Pasal 1 angka 21).
  2. Visa Kunjungan diberikan juga untuk kegiatan pra-investasi (Pasal 38).
  3. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) diberikan juga untuk Orang Asing sebagai rumah kedua (Pasal 39 huruf a) dan VITAS selanjutnya diatur dalam PP (Pasal 39 huruf c).
  4. Visa kunjungan dapattidak lagi diterbitkan di KBRI/KJRI (Pasal 40 ayat 2) dan Visa kunjungan diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri di KBRI/KJRI (Pasal 40 ayat 3).
  5. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diterbitkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Orang Asing tidak perlu melapor ke kantor imgirasi (Pasal 46 ayat 4).
  6. Izin Tinggal Tetap (ITAP) dapat diberikan juga keapda Orang Asing sebagai rumah kedua (Pasal 54 ayat 1 huruf a) dan ketentuan selanjutanya tentang ITAP diatur dalam PP (Pasal 54 ayat 4)
  7. Ketentuan penjaminan (sponsorship) tidak berlaku bagi pelaku usaha asing atau penanam modal/investor asing (Pasal 63 ayat 4 huruf b), serta pembebasan penjaminan yang bersifat resiprokal (Pasal 63 ayat 4 huruf c). Pelaku Usaha/investor asing menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjamin (Pasal 64 ayat 6). Ketentuan selanjutnya tentang tata cara penjaminan diatur dalam PP (Pasal 64 ayat 7).
  8. Orang Asing di Indonesia wajib menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggalnya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian (Pasal 71 ayat 1 huruf b). Ketentuan selanjutnya tentang pemenuhan kewajiban keimigrasian diatur dalam PP (Pasal 71 ayat 2).

Seberapa besar impact nya terhadap Imigrasi nanti? Tunggu kabar lebih lanjut dari kita ya sobat.